Ini yang Harus Diketahui Remaja Soal Perkawinan di Bawah Umur!

Ngomongin soal perkawinan anak di bawah umur emang nggak ada habisnya. Dari dulu sampe sekarang, masalah ini masih terus berlanjut dan belom ada penyelesaiannya.

Menurut data Unicef tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat 7 terkait perkawinan anak usia dini. Lalu berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, data sebaran angka perkawinan anak di atas 25% ada di 23 provinsi dari total 34 provinsi!

Data ini diperoleh dari jumlah wanita berumur 20-24 tahun yang pernah kawin dengan umur perkawinan pertamanya pas mereka di bawah 18 tahun.

Hal ini jadi bukti kalo kualitas informasi dan layanan kesehatan reproduksi buat remaja masih jauh banget dari kata ideal. Bahkan, menurut Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah Kitab) yang merupakan lembaga riset buat advokasi, Lies Marcoes bilang kalo Indonesia udah masuk status darurat, sob.

"Sudah waktunya pemerintah berbicara dan terbuka tentang kesehatan produksi. Keterbukaan ini penting, kebutuhan pendidikan kesehatan produksi harus ada, karena jika dibiarkan dampaknya luar biasa," kata Lies dilansir dari Kompas.

Dampak yang besar

Dampak yang dihasilkan dari perkawinan ini ternyata berbahaya dan besar banget sob. Meliputi kemiskinan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, hukum dan kependudukan, serta pengajaran atau bimbingan masyarakat.

Misalnya dari sisi pendidikan. Anak yang udah menikah dan hamil, nantinya mereka pasti dikeluarkan dari sekolah. Gagal deh program wajib belajar 12 tahun.

Selain itu, dari sisi kesehatan lebih parah lagi. Angka kematian ibu saat melahirkan juga bisa bertambah pesat karena belum siapnya organ reproduksi remaja untuk melahirkan.

Menurut Lies, hal ini jadi ancaman yang besar banget dan nggak akan pernah selesai kalo banyak pihak yang terus mengatasnamakan moral atau menganggap seksualitas itu hal yang tabu buat dibicarakan.

Perkawinan anak bisa terjadi karena kurang memadainya layanan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Menurut Almira Andrriana, peneliti dari Aliansi Remaja Indonesia, remaja bahkan sering mendapatkan informasi yang salah soal kesehatan reproduksi.


Aktifis melakukan aksi damai Gerakan bersama Stop Perkawinan Anak di Jawa Timur di Jalan Darmo, Surabaya, Minggu (26/11/2017). Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tersebut untuk menghindari kekerasan dan diskriminasi anak juga menjamin anak mendapat kualitas hidup yang baik dan sehat, serta berkembang sesuai usianya

Misalnya, peer pressure atau tekanan teman sebaya dan kurangnya konsep diri (merasa tidak percaya diri dan terancam) bisa jadi pemicu hubungan yang nggak aman dan nggak sehat.

“Tidak itu saja, orangtua atau orang dewasa pun biasanya menanggapi secara negatif dan tidak mendukung apabila anak ada permasalahan terkait perilaku seksual, yang sebenarnya bisa saja tanggapan negatif itu adalah refleksi diri sendiri atas kegagalan dalam mendidik anak,” kata Almira.

Menghadirkan pendidikan reproduksi buat remaja di sekolah, menurut Lies bisa jadi jawaban yang paling tepat buat masalah ini. Apalagi kalo perkawinan anak dihapuskan. Komitmen Indonesia buat mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030 bakal bisa terwujud. Terutama di tujuan tentang kesetaraan jender.

Dalam menghadirkan pendidikan reproduksi buat remaja, sekarang udah mulai dilakukan juga sama pemerinta. Menurut Perwakilan Direktorat Kesehatan Keluarga Kementrian Kesehatan Hana Shafiyyah, Kementrian Kesehatan udah melakukan promosi Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja (PKRR) ke seluruh sekolah di DKI Jakarta.

Nggak hanya di sekolah, di posyandu juga ada program buat remaja yang ditujukan pada anak yang nggak sekolah lewat program "Buku Rapot Kesehatanku". Buku ini nantinya berisi banyak informasi soal kesehatan reproduksi.

Adanya langkah-langkah ini, menurut HAI sih udah jadi satu permulaan buat kita sama-sama menghapuskan perkawinan anak di Indonesia ya, sob.

Moga aja nantinya gerakan dan program kayak gini bisa mencapai daerah-daerah lain di Indonesia juga. (*)


Penulis: Syifa Nuri Khairunnisa/ HAI